Petakan Kerawanan Pemilu, Bawaslu Banggai Kepulauan Perkuat Koordinasi dengan DPMD

Salakan-BawasluBangkep, dalam rangka memetakan potensi kerawanan pada pemilu mendatang, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banggai Kepulauan, Selasa (28/4/2026).

Koordinasi Ketua Muslim Abd. Muin B dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai KepulauanJainudin Laruhami dan Kuawandi A. Padjani di sambut baik Kepala Dinas DPMD, Iswan Saleh.
Ini menjadi langkah strategis dalam mengidentifikasi potensi kerawanan sejak dini, khususnya di tingkat desa.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua mengatakan kebutuhan data desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades).
Data ini dinilai penting sebagai bagian dari pemetaan kerawanan, mengingat dinamika politik di desa yang melaksanakan Pilkades berpotensi beririsan dengan tahapan pemilu yang akan datang.

Selain itu, turut dibahas terkait data pelaporan masyarakat yang meninggal dunia di tingkat desa. Data ini sangat krusial dalam proses pemutakhiran data pemilih, sehingga daftar pemilih tetap dapat disusun secara akurat dan akuntabel serta meminimalisir potensi permasalahan di kemudian hari.

Kemudian, koordinasi juga mencakup rencana kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bawaslu dengan para kepala desa se-Kabupaten Banggai Kepulauan. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah desa dalam mendukung pengawasan partisipatif serta menjaga netralitas dan kondusivitas di lingkungan masing-masing.

Lebih lanjut, Ia menegaskan pentingnya kolaborasi aktif antara pemerintah desa dan penyelenggara pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi serta mencegah potensi pelanggaran.

Melalui koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berharap tercipta sinergi yang berkelanjutan dengan DPMD dan seluruh pemerintah desa, sehingga upaya pencegahan dan pengawasan pemilu dapat berjalan lebih optimal serta mampu mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.