Perkuat Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Bangkep Teken Kerja Sama dengan FK Unismuh Luwuk

Salakan-BawasluBangkep, Demi memperkuat sinergi pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Senin (09/03/2026).

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut merupakan bagian dari program Ngabuburit Pengawasan yang menitikberatkan pada penguatan pengawasan partisipatif di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, Mualim Abd. Muin B., menyampaikan bahwa kampus memiliki peran penting sebagai lembaga independen yang mampu melakukan kajian hukum guna mendorong perbaikan kualitas demokrasi.

"Melalui kerja sama ini diharapkan terjadi pertukaran ilmu (transfer knowledge) antara Bawaslu dan pihak kampus, khususnya terkait kajian hukum pemilu maupun pemilihan kepala daerah," Harap Muslim.

Selain itu, kerja sama ini juga diarahkan untuk memastikan mahasiswa asal Banggai Kepulauan terdaftar sebagai pemilih serta memahami pemilu secara substansial, tidak sekadar datang ke TPS dan menggunakan hak pilih.

Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Hukum, Firmansyah Fality, menyampaikan bahwa pihak kampus berkomitmen membangun ruang diskusi akademik yang dapat melahirkan rekomendasi hukum untuk disampaikan kepada lembaga terkait.

"Kedepan, kami akan mengusulkan agar kerja sama tersebut ditindaklanjuti melalui agenda kuliah umum atau kuliah tamu, serta program edukasi bagi pemilih pemula yang dinilai rentan terhadap praktik politik uang," Tutup Firmansyah.

Melalui kolaborasi ini, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk berkomitmen memperkuat pengawasan partisipatif dengan melibatkan kalangan akademisi.

Ke depan, implementasi kerja sama tersebut akan diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti kuliah umum, kajian akademik untuk penyusunan rekomendasi regulasi di tingkat provinsi maupun pusat, serta program edukasi khusus bagi pemilih pemula guna meningkatkan kesadaran demokrasi dan menangkal praktik politik uang.